Tugas dan Fungsi
Tupoksi Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah.
Kedudukan Inspektorat
Inspektorat merupakan unsur pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif
mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
Tugas Pokok
Tugas Pokok Inspektorat
Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah,
serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten/Kota.
Fungsi
Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh seluruh perangkat daerah secara menyeluruh.
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengawasi pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang daerah pada perangkat daerah.
Pengawasan Pengelolaan BUMD
Melaksanakan pengawasan atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan badan lainnya.
Evaluasi Laporan Kinerja & Akuntabilitas
Mengevaluasi laporan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah secara berkala.
Pencegahan & Investigasi
Melaksanakan tugas pencegahan korupsi dan investigasi atas dugaan penyimpangan di lingkungan pemerintahan daerah.
Pembinaan & Pengawasan Sumber Daya
Pengawasan pengelolaan sumber daya daerah dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan secara terpadu.
Penyusunan Rencana Strategis & Anggaran
Menyusun rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran Inspektorat untuk menjamin efektivitas pengawasan.
Penanganan Pengaduan Masyarakat
Menerima, memproses, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rincian Fungsi
Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Inspektorat.
Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat.
Penyusunan kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya daerah, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan BUMD.
Pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh perangkat daerah.
Evaluasi laporan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah.
Pengawasan pengelolaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).
Pengawasan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang daerah pada perangkat daerah.
Pengawasan pengelolaan sumber daya daerah dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
Pencegahan tindak pidana korupsi dan pelaksanaan investigasi atas dugaan penyimpangan.
Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat kepada Gubernur.
Peran Strategis APIP
Peran Assurance
- Audit keuangan dan kinerja perangkat daerah
- Reviu laporan keuangan pemerintah daerah
- Evaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
Peran Consulting
- Pendampingan penyusunan kebijakan internal OPD
- Sosialisasi dan edukasi anti-korupsi
- Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah
- Fasilitasi perbaikan sistem dan prosedur
Tugas dan fungsi Inspektorat diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat.
Informasi resmi tersedia di
website resmi Inspektorat.